Peraturan Presiden No.76 Tahun 2017 Tentang Kartu Diaspora

Jakarta. Dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan peran serta masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri, Pemerintah merasa perlu memberikan kemudahan fasilitas yang memadai kepada para diaspora berupa kartu multi guna. Sehingga pada 3 Agustus 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN)

Kartu tersebut bertujuan untuk mempermudah diaspora terlibat aktif dalam berkontribusi pada pembangunan tanah air terkhusus dibidang perekonomian, sosial, dan budaya. Saat ini Diaspora Indonesia tersebar diberbagai belahan dunia, yaitu telah memiliki perwakilan di 65 kota di berbagai negara, dengan 6-8 juta yang berstatus WNI dan sekitar 10-15 juta orang warga keturunan Indonesia.

“KMILN sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri untuk jangka waktu tertentu,” bunyi Pasal 2 ayat (2) Perpres ini. Sedangkan persyaratan, kriteria, serta tata cara penerbitan KMILN ditetapkan oleh Peraturan Meneri Luar Negeri.

Diaspora yang memiliki KMILN diberikan beberapa fasilitas diantaranya;
a. Membuka rekening di bank umum;
b. Memiliki properti di Indonesia; dan/atau
c. Mendirikan badan usaha di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemegang KMILN yang merupakan WNI tidak memerlukan adanya izin tinggal atau izin kerja,” demikian bunyi Pasal 4 Perpres ini. Artinya, Dalam berbagai hal terkait administrasi yang memerlukan persyaratan KTP, Kartu Keluarga, Maka Kartu MILN dapat dipergunakan diaspora sebagai penggantinya. Perpres no.76 tahun 2017 menegaskan, Instansi Pemerintah memberikan kemudahan bagi pemegang KMILN dengan mengacu kepada ketentuan dalam Perpres ini.

Berdasarkan ketentuan dalam Perpres ini, Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) diberikan kepada Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu sepanjang tidak memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik Indonesia. Dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 menyatakan bahwa Perpres ini berlaku sejak diundangkan, yaitu sejak tanggal 4 Agustus 2017 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.

Di Kuwait sendiri informasi terkait Kartu MILN sempat disinggung pada acara Sharing Session CID 4th di Aula KBRI 19 Agustus lalu. Pada kesempatan itu Tatang Razak selaku Duta Besar RI mengatakan pihak KBRI masih menunggu info lengkap dari pusat mengenai pengimplementasian kartu ini bagi masyarakat Indonesia di Luar Negeri.

Ketua Forum Diaspora Indonesia di Kuwait (FDIK) atau Indonesia Diaspora Network (IDN) Kuwait Edy Rahmat menyambut baik rencana pemberian KMILN, setidaknya sebagai bentuk awal pengakuan atas diaspora Indonesia yang berada di luar negeri yang juga saat ini sedang menantikan perkembangan issue dwi kewarganegaraan.